PERDA TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu

diganti;

b. bahwa retribusi Pasar merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah guna membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi

Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara

Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049) ;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebar luasan

Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

1989 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Kabupaten Temanggung.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang

berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan

yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan

transtraksi sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan

pengembangan ekonomi masyarakat.

8. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas

halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan

bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar

yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar

hewan, yang khusus disediakan untuk pedagang.

9. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan

di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat

dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi

lain penunjang pasar.

10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat

lain yang diizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan

dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai

tempat berjualan barang atau jasa.

11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu

dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai

sampai langit-langit yang di pergunakan untuk kegiatan usaha

berjualan.

12. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan

dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langitlangit

yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

13. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap

berlantai dua atau lebih yang dipergunakan untuk rumah dan toko.

14. Pengelolaan Pasar adalah Pengelolaan Pasar Daerah yang menyangkut

pengelolaan manajemen secara langsung.

15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau

diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

16. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas dasar yang disediakan

atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan.

17. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan

dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas

Pasar Daerah.

18. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan/berdagang yang berada

disekitar pasar.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok

retribusi.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk

menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD

adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah

atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi.

24.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

26.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat

PPNSD, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan

Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas

penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penyediaan:

a. lahan;

b. fasilitas bangunan pasar;

c. fasilitas penerangan umum; dan

d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas di lingkungan

pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan

melakukan pembayaran atas pemanfaatan pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka

waktu dan kelas serta sewa tempat berjualan yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran penetapan retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas

pelayanan pasar.

(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penertiban;

b. pengamanan;

c. kebersihan;

d. persampahan;

e. pemeliharaan; dan

f. pengawasan dan pengendalian.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis

pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan

pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah

Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.

(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat

lain yang ditunjuk Bupati.

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk

mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi,

tempat pembayaran dan penyetoran retribusi serta persyaratan untuk

dapat mengangsur retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1

(satu) hari kerja.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar

2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib

retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang

ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan

retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal

diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum

melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan

retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja

tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai

kegiatan yang berlangsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar.

(2) Ketentuan alokasi mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi

yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan

penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin yang telah

dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku

sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang

Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001

Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan

Asli Daerah,diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang

handal dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan

dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Untuk itulah perlu adanya upaya

intensifikasi terhadap pungutan retribusi yang telah ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan kebijakan Pajak dan

Retribusi Daerahdilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas

dengan memperhatikan potensi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung tentang Retribusi Pasar yang sudah tidak sesuai lagi

perlu diganti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

OBJEK

RETRIBUSI

RUKO

Rp/Hari

TOKO

Rp/Hari

KELAS

KIOS

Rp/Hari

KELAS

LOS/

PELATARAN

Rp/Hari

LOS

DAGING

Rp/Hari

Pasar

Temanggung

(Pasar Kelas I)

5.250,00 2.750,00 I 2.250,00 I 1.200,00 1.500,00

500,00 500,00 II 1.750,00 II 1.000,00 -

- - III 1.500,00 III 900,00 -

Pasar Parakan,

Pasar Ngadirejo

(Pasar Kelas II)

- 500,00 I 2.250,00 I 1.200,00 1.500,00

- 500,00 II 1.700,00 II 1.000,00 -

Pasar Kranggan

Pasar Pingit,

Pasar Candiroto

(Pasar Kelas III)

- 500,00 I 1.700,00 I 1.000,00 1.300,00

- - II 1.400,00 II 900,00 -

II. TARIF RETRIBUSI PASAR HEWAN

N0 OBJEK RETRIBUSI TARIF

1

Ternak Besar

(sapi, kerbau, kuda)

Rp. 3.000,00/ekor

2

Ternak Kecil

(kambing, domba)

Rp. 1.000,00/ekor

III. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

No FASILITAS JENIS

PENGGUNAAN TARIF (Rp) KETERANGAN

1 MCK

Buang air kecil 500,00

Buang air besar 1.000,00

Mandi 1.000,00

2 Pelataran

1.000,00 Kendaraan roda

empat

Bongkar Muat

barang 2.000,00 Kendaraan roda enam

atau lebih

IV. SEWA PERTAMA KALI BANGUNAN

NO OBJEK

RETRIBUSI KELAS TARIF KETERANGAN

1 Ruko 100 % x Biaya

pembangunan/unit

Biaya

pembangunan

yang telah

ditetapkan oleh

Pemerintah

Daerah.

2 Toko 100 % x Biaya

pembangunan/unit

3 Kios I 100 % x Biaya

pembangunan/unit

II 80 % x Biaya

pembangunan/unit

4 Los I 100 % x Biaya

pembangunan/unit

II 80 % x Biaya

pembangunan/unit

III 60 % x Biaya

pembangunan/unit

V. REHABILITASI BANGUNAN

NO JENIS REHAB TARIF

1

2

3

4

Rehab bangunan

Pemasangan sambungan

listrik

Pemasangan telpon

Pemasangan air

10% dari biaya rehabilitasi

Rp. 50.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 50.000,00

Keterangan :

Pedagang dapat melakukan rehabilitasi bangunan tanpa merubah jenis

dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati.

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI